LIHATSAJA.COM - Dalam hemat saya disituasi pandemi ditahun 2021 ini Bimtek ke lombok terkesan dipaksakan oleh APDESI Aceh Tenggara karena terasa hanya menghambur-hamburkan anggaran, seharusnya APDESI Kabupaten Aceh Tenggara menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan ekonomi masyarakat desa, ini malah terasa mengakomodir.
Secara psikologis masyarakat desa dalam penentuan dana desa untuk bimtek ke lombok yang menggunakan dana belasan milyaran Diduga tak pernah dibahas dimusdus desa dan musrenbang desa, apa lagi mendapat persetujuan dari masyarakat desa tentang itu. Memang iya bimtek itu menjadi prioritas tapikan seharusnya disetujui oleh masyarakat desa, dimana filosofi dana desa adalah untuk kemakmuran bangsa dan negara dimulai dari desa yaitu kesejahteraan masyarakat desa.
Dalam program prioritas kabupaten itu sifatnya sunnah bukan wajib, jadi seharusnya dikaji secara falsafah bangsa yaitu pancasila:
1. Nilai dasar Ketuhanan harus di ke depan, dimana masyarakat desa sedang bersusah payah memperbaiki ekonominya di situasi pandemi, toh kepala desa malah membawa anggaran dan pergi ke daerah lain.
2. Nilai Adil dan Beradab , adilkah dan beradabkah ketika situasi pandemi , kepala desa sebagai pemimpin tertinggi di desa meningalkan masyarakatnya.
3. Nilai persatuan , Seharusnya kita bersatu dalam mengatasi kesenjangan di situasi pandemi ini, namun kepala desa malah bersatu untuk meninggalkan masyarakatnya di desa.
4. Nilai Musyawarah-mufakat, seharusnya Musyawarah-mufakat dikedepankan dalam penentuan program prioritas tersebut.
Secara psikologis masyarakat desa dalam penentuan dana desa untuk bimtek ke lombok yang menggunakan dana belasan milyaran Diduga tak pernah dibahas dimusdus desa dan musrenbang desa, apa lagi mendapat persetujuan dari masyarakat desa tentang itu. Memang iya bimtek itu menjadi prioritas tapikan seharusnya disetujui oleh masyarakat desa, dimana filosofi dana desa adalah untuk kemakmuran bangsa dan negara dimulai dari desa yaitu kesejahteraan masyarakat desa.
Dalam program prioritas kabupaten itu sifatnya sunnah bukan wajib, jadi seharusnya dikaji secara falsafah bangsa yaitu pancasila:
1. Nilai dasar Ketuhanan harus di ke depan, dimana masyarakat desa sedang bersusah payah memperbaiki ekonominya di situasi pandemi, toh kepala desa malah membawa anggaran dan pergi ke daerah lain.
2. Nilai Adil dan Beradab , adilkah dan beradabkah ketika situasi pandemi , kepala desa sebagai pemimpin tertinggi di desa meningalkan masyarakatnya.
3. Nilai persatuan , Seharusnya kita bersatu dalam mengatasi kesenjangan di situasi pandemi ini, namun kepala desa malah bersatu untuk meninggalkan masyarakatnya di desa.
4. Nilai Musyawarah-mufakat, seharusnya Musyawarah-mufakat dikedepankan dalam penentuan program prioritas tersebut.
Apalagi Bimtek yang setiap tahun terjadi terasa tidak ada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat desa, masyarakat terus mengeluh soal kebijakan desa yang terasa diduga hanya untuk kepentingan saja.
5. Nilai Keadilan, adilkah ketika kepala desa bersatu untuk meningalkan masyarakatnya dengan membawa anggaran ke daerah lain.
Selanjutnya jika kita lakukan Tot Eksprimen, jikapun bimtek itu sangat perlu untuk membangun sistem birokrasi di desa dalam mengambil kebijakan, Kenapa Harus Ke lombok, apa tidak ada daerah di Kabupaten Aceh Tenggara yang bisa dijadikan tempat bimtek, dimana perputaran ekonominya di daerah kita sendiri.
Jadi saya menyarankan agar Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara Harus Memanggil Pihak Terkait Soal bimtek ini untuk dimintai keterangan, sebagaimana fungsi DPR sebagai pengawasan dan melanjutkannya ke Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
Kalau program bimtek ini memang dirasakan tidak tepat pada saat situasi pandemi ini , alangkah baiknya Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menghentikan program ini dan diganti ke program yang lebih menyentuh untuk masyarakat Desa di Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Nilai Keadilan, adilkah ketika kepala desa bersatu untuk meningalkan masyarakatnya dengan membawa anggaran ke daerah lain.
Selanjutnya jika kita lakukan Tot Eksprimen, jikapun bimtek itu sangat perlu untuk membangun sistem birokrasi di desa dalam mengambil kebijakan, Kenapa Harus Ke lombok, apa tidak ada daerah di Kabupaten Aceh Tenggara yang bisa dijadikan tempat bimtek, dimana perputaran ekonominya di daerah kita sendiri.
Jadi saya menyarankan agar Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara Harus Memanggil Pihak Terkait Soal bimtek ini untuk dimintai keterangan, sebagaimana fungsi DPR sebagai pengawasan dan melanjutkannya ke Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
Kalau program bimtek ini memang dirasakan tidak tepat pada saat situasi pandemi ini , alangkah baiknya Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menghentikan program ini dan diganti ke program yang lebih menyentuh untuk masyarakat Desa di Kabupaten Aceh Tenggara.
(R. G. D)
 | LihatSaja.com){kind=link}
0 Comments
Komentar Anda akan memperbaiki kinerja Kami