LIHATSAJA.COM - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) menolak rencana pemerintah menjadikan industri minuman keras keluar dari dari daftar negatif investasi.
Melalui Ketua Umumnya, KH Said Aqil Siroj, NU menilai kebijakan itu akan membuat investor berlomba-lomba membangun pabrik minuman keras.
"Minuman keras jelas-jelas lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya," kata Kiai Said pada Minggu, 28 Februari 2021.
Kiai Said menilai, pendirian pabrik baru atau perluasan yang sudah ada, akan mendorong para pengusaha mencari konsumen minuman beralkohol yang diproduksinya demi meraih keuntungan.
Sementara di sisi lain, lanjut Kiai Said, masyarakat lah yang akan dirugikan.
Kiai Said juga tidak sepakat terhadap produksi minuman beralkohol ini untuk tujuan ekspor atau untuk memenuhi konsumsi di wilayah Indonesia Timur yang permintaanya tinggi.
"Seharusnya, kebijakan pemerintah adalah bagaimana konsumsi minuman beralkohol ditekan untuk kebaikan masyarakat, bukan malah didorong untuk naik," jelasnya.
Kiai Said menilai alasan pendirian pabrik baru untuk memenuhi konsumsi ekspor dan Indonesia Timur, sama seperti yang dilakukan oleh para petani opium di Afganistan.
"Mereka mengaku tidak mengkonsumsi opium, tapi hanya untuk orang luar. Kan seperti itu," paparnya.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, Timnas Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI) di bawah Kemenko Perekonomian tengah merevisi Perpres No 36/2010.
karena peminatnya tinggi. Kalau misalnya wine dibuat di Bali, lalu diekspor 100 persen, why not?" kata Hidayat.
Dia menyatakan, apakah nantinya revisi DNI di sektor minuman beralkohol tersebut berlaku untuk industri yang melakukan perluasan atau bagi investasi baru, hal itu masih dibahas lebih lanjut.
(R. G. D)
0 Comments
Komentar Anda akan memperbaiki kinerja Kami